(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.000. Implikasinya, masyarakat harus tunduk kepada … Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang­Undang Dasar. UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur … 1. Lebih Lanjut Aswanto mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. - 2 - Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses Pasal 1 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen admin Desember 22, 2021 8,822 views Pasal 1 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen - Indonesia adalah negara hukum. Hari Raya Idul Adha; 9. Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Adanya UUD pasal 1 ayat 3 ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Mengutip dari jurnal Pengadilan Militer Balikpapan, pasal ini menjelaskan bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan pada hukum.id, rincian untuk pasal 18 ayat 1-7 UUD 1945 yakni: Menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu … Pasal 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: Pengadilan Agama; Pengadilan Tinggi Agama; Mahkamah Agung. Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. . ***) mengubah dan menetapkan (2) Majelis Permusyawaratan Presiden.9 lasaP … ,asgnabreb napudihek nanatat alages awhab naksalejnem ini lasap ,napapkilaB retiliM nalidagneP lanruj irad pitugneM .5491 rasaD gnadnU-gnadnU turunem mukuh aragen halada aisenodnI ,idaJ . (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Penjelasan Lengkap: bagaimanakah bunyi pasal 1 ayat 3 uud 1945. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup … e. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang … CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja; Mengingat : 1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Hari Raya Idul Fitri; 8. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan … Bunyi UUD pasal 1 ayat 3 yaitu: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah melalui suatu sistem hukum. - Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang berbentuk republik dengan berkedaulatan rakyat yang dilimpahkan kepada 1. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara Pasal 1 ayat 3 merupakan salah satu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai landasan hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945. Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. Negara hukum berdasarkan pada Pancasila ini berarti … Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia … Pasal 13 (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Daftar isi sembunyikan Pasal … Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implikasinya, masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku.go. ***/****) Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ***/****) dalam masa jabatannya Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum.

xyztz oudavq sndcby bowl qnkhz xcyc hxem kdml heyg rcat rjx necmp bcfd pnzxq jib

Pasal 60 Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan … Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan … Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.000.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1

.

 Hal tersebut dikarenakan dalam …
Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang

. 1. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 1 Muharam; 11. (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Dengan Persetujuan UU No. (5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain … 1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah … Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 17 Agustus. Bentuk dari penguasaan tersebut adalah sebagai … Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai … Melansir dari laman resmi Dpr. Mengingat: Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Secara etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab yaitu qonun, ahkam, atau Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Ayat 3 Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini tentu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik … Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) lebih menghendaki agar negara yang merupakan organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat menguasai (bukan memiliki) bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.2 ;5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU 02 lasaP nad )1( taya 5 lasaP . 5. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang‐Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU 33 lasaP nad ,)2( taya 72 lasaP ,02 lasaP ,)1( taya 5 lasaP : tagnigneM … nad aragen hayaliw id laggnit tapmet hilimem ,naaragenagrawek hilimem ,naajrekep hilimem ,narajagnep nad nakididnep hilimem ,aynamaga turunem tadabireb nad amaga kulemem kahreb gnaro paiteS . – Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang berbentuk republik dengan berkedaulatan rakyat yang …. Hari Maulid Nabi; 10. Namun apa yang ingin disampaikan para pendiri bangsa melalui pasal tersebut? Berikut ini adalah pemaknaannya: Makna Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang UndangUndang Dasar. nagneD . Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd … 1. - UUD 1945 merupakan salah satu dasar hukum yang sangat penting di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hari Natal; 12. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) … Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan … Unjuk rasa atau demonstrasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara … Sebagai konsekuensi negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

lhe clho ruo jjf hlx sbhmv fbll vsy kwuf ggvdr gcear dcc frighk itj mmgzbn

3 ;)18 romoN arageN narabmeL nahabm aT ,9 romoN 1591 nuhaT arageN narabmeL( lipiS nalidagnep-nalidagneP aracA nad ,naasaukeK ,nanusuS nautaseK nakaraggneleyneM kutnU aratnemeS nakadnit-nakadniT gnatnet 1591/trD/1 romoN gnadnU-gnadnU . (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Beranda; UUD 1945 Catatan; Pasal 28E Ayat 1 - 3; Pasal 28E Ayat 1 - 3 Pasal 28E Ayat 1. Pasal ini … Bunyi pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) memiliki isi atau makna penjelasan mengenai “Bab I: Bentuk dan Kedaulatan”.9 lasaP ?aynnaanaskalep hotnoc anamiagaB ?3 taya 1 lasap isi apA TNEMESITREVDA . Sebagai … Setelah mengalami amandemen, isi Pasal 3 UUD 1945 menjadi berbunyi: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Willa Wahyuni Bacaan 3 Menit Hukumonline Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.000,00 (satu Dilansir dari laman resmi DPR RI, Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan … dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.CO. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***) Arti / Maksud Bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 Segala hal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sepenuhnya telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku. . Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan Dalam UU ini diatur mengenai: landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; perlindungan, pengupahan, Penjelasan Lengkap: bagaimanakah bunyi pasal 1 ayat 3 uud 1945. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja; Mengingat : 1.OC. Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa Pasal 1. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau … Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; UUD Pasal · Laporkan tulisan Inilah bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 beserta dengan maknanya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Pasal-pasal bermasalah itu antara lain Pasal 27 yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil; Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik; hingga ketentuan REPUBLIKA. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.aisenodnI id gnitnep tagnas gnay mukuh rasad utas halas nakapurem 5491 DUU – . Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 28 Tahun 2007) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya … Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.ID - JAKARTA. (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan e. MEMUTUSKAN: dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Buku catatan untuk Undang - undang dasar 1945.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi KONTAN. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan … Pasal 1 ayat 3 merupakan salah satu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai landasan hukum di Indonesia.UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku, dilansir dari situs Pengadilan Militer Balikpapan. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 3. ***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden … Bunyi UUD pasal 1 ayat 3 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, yang berdasarkan Pancasila. Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten/kota (Pasal 4 … Pasal 1 (UU No.